Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur akan menutup 19 lokalisasi prostitusi yang masih beroperasi. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Ratnadi Ismaun mengatakan pihaknya sedang berusaha menutup. "Sekarang sudah proses," kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Ratnadi Ismaun kepada wartawan di sela-sela acara "Etalase Produk dan Success Story" di Dupak Bangunsari, Surabaya, Selasa, 23 September 2014.
Lokalisasi pelacuran yang belum ditutup itu, antara lain, berada di Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Lumajang, Malang, dan Kota Mojokerto. Menurut Ratnadi, tidak ada kendala yang berarti dalam proses penutupan. Ratna mengakui Surabaya menjadi daerah yang sukses menutup seluruh lokalisasi. Kendatai proses penutupan tersebut juga tidak mudah karena membutuhkan biaya cukup besar dan konsentrasi dari pihak-pihak terkat sehubungan dengan protes yang dilakukan oleh warga terdampak.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Asyhar mengatakan penutupan lokalisasi prostitusi harus diikuti dengan pembinaan yang berkelanjutan. "Harus ada pembinaan yang sustainable." katanya. Masalah yang dihadapi pemerintah kabupaten atau kota sehubungan dengan penutupan dan pasca-penutupan lokalisasi bisa disampaikan kepada pemerintah provinsi.
Program penutupan lokalisasi prostitusi di Jawa Timur gencar dilakukan sejak 2010. Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Majelis Ulama Jawa Timur ingin mewujudkan provinsi bebas prostitusi. Pada 2012, lokalisasi di Blitar, Tulungagung, Tuban, Jombang, Malang Kota, Madiun, dan Gresik ditutup. Kemudian disusul kota Surabaya dan Banyuwangi. Upaya penutupan didukung Kementerian Sosial melalui pemberian dana stimulan Rp 5 juta untuk setiap pekerja seks. (tc/siarpos)
0 komentar:
Posting Komentar